DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merombak kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lewat terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025. Aturan ini mengatur ketentuan dan tata cara Sertifikasi TKDN serta Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) dengan sistem yang diklaim lebih transparan, cepat, dan akuntabel.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI menyampaikan rencana terobosan kebijakan dalam percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. 

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Sertifikasi produk halal di lembaga pendidikan bisa dituntaskan dengan kemitraan pihak dayah, madrasah, dan sekolah, oleh pimpinan dan pelaku usaha di unit layanannya.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Staf Khusus Menteri Agama Bidang Media, Komunikasi Publik, dan Teknologi Informasi Wibowo Prasetyo menegaskan, sertifikasi halal melalui skema Self Declare adalah bentuk afirmasi negara terhadap pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Kemenag akan terus memperkuat pengawasan agar pelaksanaannya semakin optimal sekaligus meminimalisasi potensi kekeliruan.